Breaking News

Aksi Damai LQ Indonesia Lawfirm Dan Wartawan Di Mabes Polri

0 0
Spread the love

Indonesiatoday – Jakarta, – Puluhan Advokat yang bergabung dalam LQ Indonesia Lawfirm beserta ratusan wartawan mengadakan aksi damai di depan Mabes POLRI meminta agar POLRI STOP KRIMINALISASI WARTAWAN. Hal ini terkait dengan panggilan polisi terhadap beberapa pimpinan redaksi media online oleh Mabes Polri atas laporan Mimihetty Layani, istri pemilik Grup Kopi Kapal Api. Seperti dikatakan dalam rilis, Jumat (5/11/2021).

LQ Indonesia Lawfirm baru jalan 3 tahun memberikan pelayanan hukum di Indonesia, namun telah berprestasi dan berani melawan oknum-oknum mafia hukum dan melepaskan banyak masyarakat yang dikriminalisasi, dan menyelesaikan beberapa kasus Investasi bodong.

LQ mengawasi Oknum Fismondev Polda Metro Jaya memeras korban Investasi Bodong sebesar Lima ratus juta rupiah, untuk biaya penghentian perkara. Tautan Youtube LQ: https://youtu.be/vd8yb33Suco.

Keberanian LQ Indonesia Lawfirm melawan Oknum aparat mendulang banyak dukungan dan reaksi dari wartawan, anggota DPR, IPW, Kompolnas, serta masyarakat umum sehingga LQ dengan cepat dikenal sebagai “Pembela Umum”

Kali ini Firma hukum LQ Indonesia mengawasi oknum POLRI atas dugaan kriminalisasi beberapa Wartawan KABARXXI.COM, NEWSMETROPOL dan PEWARTAINDONESIA. di belakang KABARXXI dan beberapa media lainnya diancam pidana karena memuat berita tentang kisruh dan borok istri pemilik Grup Kapal Api (Mimihetty Layani, istri pemilik kapal api Soedomo Mergonotored) dan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh keluarga kapal api yang menjadi komisaris di PT Kahayan Karyacon.

Mabes Polri mengirimkan panggilan kepada pimpinan Redaksi KabarXXI yang tergabung dalam PPWI melaksanakan tugas jurnalisme. Panggilan penjelasan dari Tipidsiber No 1288/ X/ RES 1.14/2021 /Tipidsiber Tanggal 14 Oktober 2021 dilayangkan atas Laporan Mimihetty Layani yang merasa nama baik dicemarkan, sebagaimana pasal 27 UU ITE, 310 dan 311 KUH Pidana dengan pemberitaan kisruh Keluarga Kapal Api.

Pimred Kabar XXI menghubungi LQ di 0818-0489-0999 lalu memberikan kuasa kepada Advokat Franziska Martha Ratu Runturambi, SH dari LQ Indonesia Lawfirm. Kabar XXI memberitakan fakta yang terjadi antara Direksi dan Komisaris Kahayan Karyacon dalam dugaan penggelapan.

“Redaksi menjalankan tugas profesinya sebagaimana wartawan, diatur dalam UU Pers dan memiliki narasumber serta bukti pendukung. Penerapan pasal UU ITE Pers, tidak tepat karena wartawan sesuai UU Pers harus diaduk terlebih dahulu terlebih dahulu diatur sesuai dengan UU Pers. Ada Lex Spesialisnya,” katanya.


“Dengan menerimanya laporan ITE Mimihetty Layani sebagai keluarga Grup Api, tanpa terlebih dahulu membuat dugaan pelanggaran terlebih dahulu kepada Dewan Pers yang menimbulkan tanda tanya besar, Mabes seharusnya sebagai aparat penegak hukum mengikuti Aturan UU No 40 tahun 1999 pers dan SKB bersama Kapolri tentang ITE ? ” sambung.

“Kenapa sampai laporan diterima Mabes Polri dan diatensi Tipidsiber? Jangan sampai Mabes Polri menjadi alat ditunggangi mafia hukum sebagaimana anggota DPR RI Komisi III, Arteria Dahlan sudah bekerja di Kapolri, sehingga tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Advokat Franziska.

Anggota DPR RI Komisi III, Bapak Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri menyampaikan keluhannya bahwa Soedomo Mergonoto (suami Mimihetty Layani) pemilik Kapal Api, ternyata diduga sebagai mafia kasus.

“Bawa pengacara dalam RUPS tidak diundang, merekam dan rekaman digunakan di Polrestabes. Polisi bukan polisi swasta. Jawa Timur tidak boleh ada penunggangan. Mohon Kapolri koreksi betul. Yang terpenting dalam syaf tidak bisa lagi menunggangi kepolisian. Kasihan rakyat,” katanya.

Dugaan Soedomo sebagai mafia kasus yang menunggangi kepolisian dengan memanfaatkan kekuatan keuangannya disoroti dengan keras oleh Anggota DPR Komisi 3 karena dugaan Polisi jual beli perkara dan membela yang salah faktor uang sangat berkaitan dengan Grup Kapal Api.

Ketua LQ Indonesia Lawfirm Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA mengingatkan POLRI khususnya Direktur Tipidsiber untuk Tidak mengenal UU Pers, diketahui Mimihetty Layani adalah istri Soedomo Mergonoto yang menurut Arteria Dahlan adalah Cawe-cawe (turut campur) perkara dan mampu mengendalikan Polisi .

“Apakah Mabes Dirtipidsiber dibawah kendali Grup Kapal Api? Sejak kapan Mabes yang dimiliki masyarakat, mulai dari polisi swasta? Sudah diperingatkan oleh Bapak Presiden Jokowi, jangan menekan kebebasan berpendapat, Mimihetty harus mengikuti UU Pers dan mengikuti putusan Dewan Pers. POLRI jangan buat standar ganda dimana para konglomerat digelar karpet merah dan bisa kangkangi aturan hukum yang berlaku,” katanya.

“Juga terkait dugaan penggelapan yang tidak bersalah, pihak Direksi PT Kahayan sudah membuat Laporan Polisi ke Polda Banten, dengan Terlapor, Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto dalam dugaan Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan pasal 372 atau 374 KUH Pidana, dalam Laporan Polisi No TBL / B/364/IX/2021/ SPKT I DIRKRIMUM /POLDA BANTEN Tanggal 29 September 2021. Harus diikuti.Jika benar Mimihetty Layani terbukti melakukan penggelapan maka, memang benar nama Mimihetty Layani buruk dan tidak baik, sehingga tindakan nara sumber bukan nama baik .

“POLRI apalagi mabes jangan mau dibenturkan oknum kopi kapal api dan jadilah alat mereka untuk menindas wartawan. Yang berseteru adalah Direksi dan Komisaris PT Kahayan Karyacon, jangan lalu POLRI yang sekarang menekan wartawan yang memuat berita tentang Keluarga Kapal Api (komisaris Kahayan),”.

“Ingat POLRI kalian digaji masyarakat dari pajak mereka, lindungi masyarakat nama POLRI akan pulih. Namun jika POLRI represif, arogan dan mengkriminalisasi masyarakat khususnya wartawan, saya tegaskan nanti seluruh Wartawan Indonesia akan bersatu melawan POLRI dalam bentuk hati mereka di media,” lanjutnya.

“Niscaya, POLRI akan runtuh, karena kita tahu Wartawan jaman sekarang tidak takut ancaman POLRI. Mereka mau kebebasan berprofesi, sebagaimana diatur dalam UU PERS. Jangan sampai ini menjadi polemik nasional dan Yurisprudensi dimana wartawan dikriminalisasi,” tegasnya.

“Ini beda perkara dengan TV Hoax, Aktual TV yang isinya beda dengan judul. Ini kabarxxi, Newsmetropol tercatat di PPWI dan ada narasumber dan ada Laporan Polisi dugaan pengelapan terlapor Mimihetty Layani sebagai dasar berita mereka. BERHENTI KRIMINALISASI WARTAWAN.” ujar Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA mantan wakil Presiden Bank of America yang pernah kuliah di University of California Berkeley, Amerika Serikat yang terkenal vokal dan berani.

#StopKriminalisasiWartawan

#POLRISarangMafia

#SimpanPOLRI

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %